Analisis Manajemen Konflik dalam Proses Pembebasan Lahan Proyek Infrastruktur di Jalan MERR Kota Surabaya

Muhamad Ferdy; Pandu Gusti Muktisani; Maia Sabti Syaro; Revalina Azmi Zaskiah

doi:10.69693/ijim.v4i3.787

Authors

Muhamad Ferdy Universitas Negeri Surabaya
Pandu Gusti Muktisani Universitas Negeri Surabaya
Maia Sabti Syaro Universitas Negeri Surabaya
Revalina Azmi Zaskiah Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.787

Keywords:

Manajemen Konflik, Pembebasan Lahan, Konflik Pertanahan, Pembangunan Infrastruktur, Jalan MERR Surabaya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik dalam proses pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Middle East Ring Road (MERR) di Kota Surabaya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sering kali menghadapi permasalahan sosial, terutama ketika berkaitan dengan pembebasan lahan milik masyarakat. Konflik dalam proses tersebut muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada percepatan pembangunan dengan masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah serta kepentingan sosial dan ekonominya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah serta manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembebasan lahan Jalan MERR dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi, kurangnya komunikasi dan transparansi, ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya keterikatan sosial dan emosional masyarakat terhadap lahan yang dimiliki. Dalam penyelesaian konflik, pemerintah menerapkan strategi berupa musyawarah, negosiasi, sosialisasi, pelibatan stakeholder, serta penggunaan mekanisme hukum sebagai langkah penyelesaian terakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik yang efektif membutuhkan pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat terdampak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmad, Z., & Nurbaiti, S. (2020). Manajemen konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(2), 112–125.

Adnan, M., & Riyanto, S. (2019). Konflik sosial dalam pembebasan lahan proyek infrastruktur: Studi kasus di Jawa Timur. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 23(1), 45–60.

Afrizal. (2006). Sosiologi konflik agraria: Protes-protes agraria dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Jurnal Antropologi, 9(1), 1–14.

Anwar, S., & Fitriani, R. (2021). Strategi penyelesaian konflik pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 32(3), 201–218.

Arifin, Z. (2018). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 310–330.

Arisaputra, M. I. (2013). Reforma agraria di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(4), 565–588.

Basuki, T., & Wahyudi, A. (2020). Analisis konflik pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik: Perspektif stakeholder. Jurnal Manajemen Pembangunan, 7(1), 33–50.

Erawijantari, P. P., & Sarjana, I. M. (2019). Faktor-faktor penyebab konflik dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 88–102.

Fatimah, S. (2017). Manajemen konflik dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, 4(3), 1–15.

Hadi, S. (2015). Pembangunan infrastruktur dan konflik sosial: Analisis terhadap proyek jalan tol di Indonesia. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(2), 145–163.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(1), 1–20.

Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia dalam perkembangan. Jurnal Hukum Agraria, 1(1), 1–25.

Irawan, B., & Nugroho, P. (2018). Strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan konflik pembebasan lahan. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 16(2), 159–173.

Kurniawan, R., & Setiawan, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Studi kasus di Kota Surabaya. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 30(1), 55–71.

Lubis, M. S. (2016). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Antara kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 399–416.

Mulyadi, M. (2013). Konflik dan negosiasi dalam pembebasan lahan infrastruktur. Jurnal Kebijakan Publik, 4(1), 1–12.

Ngakan, P. O., & Komarudin, H. (2008). Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 5(3), 145–162.

Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Pustaka Pelajar.

Putri, A. M., & Rahardjo, T. (2020). Efektivitas musyawarah dalam penyelesaian konflik pengadaan tanah: Studi pada proyek infrastruktur di Jawa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 77–94.

Rachman, N. F. (2012). Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia. Jurnal Bhumi, 36(12), 1–14.

Rahmawati, D., & Santoso, E. B. (2014). Konflik dan pengelolaan lahan perkotaan dalam pembangunan infrastruktur di Surabaya. Jurnal Teknik ITS, 3(2), C150–C155.

Santosa, I., & Agustina, T. (2016). Peran BPN dalam penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Jurnal Pertanahan, 6(1), 1–18.

Setiawan, U. (2010). Reforma agraria dan resolusi konflik agraria di Indonesia. Jurnal Analisis Sosial, 15(1), 1–20.

Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 38(2), 140–162.

Susilo, R. K. D. (2008). Sosiologi lingkungan. Raja Grafindo Persada.

Tauchid, M. (2009). Masalah agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Cetakan ke-3). Sajogyo Institute.

Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.

Wibowo, H., & Kusuma, A. (2021). Analisis manajemen konflik berbasis kolaborasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(1), 20–38.

Yunus, H. S. (2010). Metodologi penelitian wilayah kontemporer. Pustaka Pelajar.