Implementasi PTSP pada Layanan Pengambilan Akta Cerai Berbasis Edukasi Prosedural di Pengadilan Agama Palu

Abstract

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sistem pelayanan administrasi peradilan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 guna mewujudkan penyelenggaraan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu layanan dengan volume permohonan tertinggi di PTSP Pengadilan Agama Palu adalah pengambilan akta cerai, mengingat tingginya angka perceraian di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengabdian ini bertujuan menganalisis implementasi PTSP pada layanan pengambilan akta cerai, mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang sistematis. Kegiatan dilaksanakan pada periode Februari hingga Mei 2026 menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode kualitatif deskriptif, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil pengabdian mengidentifikasi tiga kendala utama yang bersifat sistemik, yakni keterbatasan mekanisme pembayaran non-tunai, ketidaklengkapan dokumen persyaratan akibat minimnya informasi prosedural kepada masyarakat, serta keterlambatan penerbitan akta cerai yang bersumber dari lemahnya koordinasi internal antara panitera dan staf pembuat akta cerai. Edukasi prosedural yang dilakukan secara langsung kepada pemohon terbukti efektif, namun bersifat tidak sistemik. Pengadilan Agama Palu perlu menindaklanjuti temuan ini melalui perluasan mekanisme pembayaran, optimalisasi informasi prosedural, penguatan SOP internal, serta monitoring berkala guna mewujudkan layanan PTSP yang lebih responsif dan berpihak pada masyarakat pencari keadilan.