Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Di Kota Bengkulu Tahun 2020-2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu periode 2020–2024. Dalam sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan meliputi rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam membiayai pembangunan masih sangat kurang, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 20,48%. Nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 75,23% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 26,79%, yang mengindikasikan rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.