Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka

Zulqurnia. E. R; Maulid Maulid; Yudi Agusman

doi:10.69693/ijim.v4i3.2900

Authors

Zulqurnia. E. R Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Maulid Maulid Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Yudi Agusman Universitas Sembilanbelas November Kolaka

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2900

Keywords:

Implementasi, Kebijakan Publik, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Digitalisasi Layanan

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka serta mengidentifikasi kendala dalam pemanfaatannya untuk pelayanan administrasi kependudukan secara digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Analisis menggunakan model implementasi George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Komunikasi antara pelaksana dan masyarakat relatif jelas dan konsisten, sumber daya manusia memiliki kemampuan teknis yang memadai, pelaksana menunjukkan sikap profesional dan responsif, serta pembagian tugas dan prosedur pelayanan telah didukung SOP. Namun, implementasi belum optimal secara substantif karena masih ditemukan keterbatasan kestabilan jaringan internet dan perangkat, sosialisasi yang belum merata, pemahaman masyarakat yang masih rendah, belum terlembaganya sistem insentif khusus, serta ketergantungan terhadap sistem pusat. Penguatan sosialisasi dan literasi digital, perbaikan infrastruktur, motivasi aparatur, serta peningkatan fleksibilitas koordinasi menjadi langkah penting untuk memperkuat keberlanjutan implementasi IKD.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, Said Zainal. (2019). Kebijakan Publik (Edisi 4). Jakarta: Salemba Humanika.

Agus Widiyarta, I. H. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Wahanapendidikan, 9, 43–51.

Arafat. 2023. Kebijakan Publik Teori Dan Praktik. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Cairney, Paul. 2019. Understanding Public Policy: Theories And Issues. London: Palgrave Macmillan.

Denhardt, Janet V., Dan Robert B. Denhardt. 2016. The New Public Service: Serving, Not Steering (Expanded Edition). New York: Routledge.

Haji, B. T. A.2020. Pengertian Implementasi. Laporan Akhir, 31.

Howlett, M., Ramesh, M., & Capano, G. (2020). Policy-Makers, Policy-Takers And Policy Tools: Dealing With Behaviourial Issues In Policy Design. Journal Of Comparative Policy Analysis: Research And Practice, 22(6), 487–497. Https://Doi.Org/10.1080/13876988.2020.1774367

Ikhsan Bagus Permadi, A. R. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. Journal Of Public Policy And Administration Silampari, 4, 80–88. Https://Doi.Org/10.31539/Joppas.V4i2.6199

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., Apsarini, S. F., & Tangerang, U. M. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. 3, 119–128.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indonesia, 2018), P. 110

Permendagri Nomor 72. (2022). Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnamaningsih, P. E., Wismayanti, K. W. D., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, Doddy, M., & Sari, D. (2022). Kebijakan Publik (Ariyanto (Ed.)). Pt. Global Eksekutif Teknologi Anggota Ikapi No. 033/Sba/2022. Https://Sirisma.Unisri.Ac.Id/Berkas/70book_Chapter_Menejemen_Evaluasi_Kebijakan_2022.Pdf#Page=10

Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digitaldi Kabupaten Bandung. Jurnal Registratie, 5, 69–86. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33701/Jurnalregistratie.V5i1.3148

Setyaningrum, Rahmi Ira & Guritan Indra Sukma. (2020). Peningkatan Pengetahuan Siswa Sma/Smk Malang Melalui Pendidikan Bencana Gempa Bumi Dengan Metode Simulasi. Indonesian Journal For Health Sciences Vol. 4, No. 2, September 2020, Hal. 68-73 Issn 2549-2721 (Print), Issn 2549-2748

Subarsono, A.G. (2020). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi (Cetakan Ulang). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syahida, Agung, Bayu. 2016. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).

Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (Egovernment) Di Era Pandemi Covid-19. In Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi (Vol. 18, Issue 2, Pp. 212224). Stia Lan Bandung. Https://Doi.Org/10.31113/Jia.V18i2.808.

Tauran, A. R. Y. (2025). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 8 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 81–90. Https://Ejournal.Warunayama.Org/Index.Php/Triwikrama/Article/View/11813/10353

Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Ri Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5038).

Winarno, Budi. (2021). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses (Edisi Revisi). Jakarta: Pt Buku Kita.