Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Terdampak Klaim Hutan Lindung Pemerintah Menurut UUPA di Desa Uitiuh Ana

Abstract

Ketersediaan tanah yang semakin terbatas kerap memicu benturan kepentingan antara masyarakat pemilik tanah dan pemerintah, khususnya ketika suatu kawasan yang telah lama dikuasai warga kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung. Persoalan ini terjadi di Desa Uitiuh Ana, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, tempat sejumlah bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik masuk ke dalam kawasan hutan lindung tanpa melibatkan pemiliknya secara langsung. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum pemilik tanah beserta bentuk perlindungan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak atas tanah. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif; data primer diperoleh melalui wawancara dengan sebelas responden yang mencakup pemilik tanah, aparat desa dan kecamatan, tokoh adat, serta instansi pertanahan dan kehutanan, sedangkan data sekunder ditelusuri dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum terlaksana secara optimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penunjukan dan penataan batas kawasan hutan lindung, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas status tanah yang mereka miliki. Upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik tanah bersifat berjenjang, dimulai dari pengajuan proposal administratif kepada pemerintah setempat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dilanjutkan dengan mediasi, hingga penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau gugatan perdata apabila upaya sebelumnya belum memberikan kepastian hukum.