Penerapan Pasal 44 UU PKDRT dan Pasal 351 KUHP oleh Penyidik Polres Timor Tengah Selatan

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik khusus karena berlangsung dalam relasi yang diikat hubungan emosional, ekonomi, dan sosial antara korban dan pelaku. Ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut diatur baik dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) maupun dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Meski asas lex specialis derogat legi generali menghendaki keutamaan UU PKDRT, praktik penyidikan di Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan memperlihatkan variasi penerapan kedua ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkap pertimbangan penyidik dalam menerapkan Pasal 44 UU PKDRT dan/atau Pasal 351 KUHP, serta menelusuri tanggapan korban, pelaku, dan masyarakat atas penanganan perkara tersebut. Penelitian memakai metode yuridis empiris dengan pendekatan kausal komparatif dan pendekatan kasus. Data dihimpun lewat wawancara terhadap sembilan belas informan yang terdiri atas penyidik, korban, pelaku, dan warga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu diolah secara deskriptif eksploratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari dua puluh tiga perkara yang tercatat sepanjang 2024 hingga 2025, delapan perkara diselesaikan memakai Pasal 351 KUHP, sembilan perkara memakai Pasal 44 UU PKDRT, dan enam perkara menggabungkan kedua pasal sekaligus. Pertimbangan penyidik dipengaruhi oleh tempat kejadian, hubungan hukum korban-pelaku, kekuatan pembuktian, serta nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat. Korban dan pelaku umumnya menyatakan kepuasan atas penyelesaian secara damai, sedangkan masyarakat memberi tanggapan yang beragam namun cenderung menyerahkan penentuan pasal kepada penyidik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kecermatan penyidik agar penerapan UU PKDRT berjalan lebih konsisten.