Reformasi Pembiayaan Konektivitas Spasial-Tematik: Menyingkirkan Bottleneck Infrastruktur Jalan Untuk Mengakselerasi Kawasan Agromaritim-Tourism Terpadu Kota Raha Kabupaten Muna

Abstract

Kabupaten Muna memiliki visi jangka panjang yang sangat ambisius dalam mewujudkan "Industrialisasi JATI (Jagung, Hortikultura, Ternak, Ikan) Menuju Muna Barakati, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan". Sebagai motor pertumbuhan ekonomi, Kota Raha berperan sebagai simpul utama distribusi logistik sekaligus pintu gerbang pariwisata daerah. Namun demikian, akselerasi ekonomi inklusif di Kabupaten Muna saat ini mengalami hambatan struktural yang sangat serius berupa buruknya kondisi kemantapan infrastruktur jalan kabupaten, di mana sebesar 70,16% total jaringan jalan berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Keterbatasan aksesibilitas ini berimbas langsung pada tingginya biaya logistik komoditas unggulan sektor pertanian dan perikanan, serta melemahkan daya saing Kota Raha sebagai destinasi pariwisata unggulan daerah. Makalah kebijakan (Policy Paper) ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembenahan infrastruktur jalan koridor utama di Kabupaten Muna, mengeksplorasi akar masalah tata kelola anggaran keuangan daerah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif di tengah keterbatasan porsi fiskal daerah, di mana alokasi Belanja Modal rata-rata hanya menyerap sebesar 21,02% dari total APBD. Melalui metode analisis prioritas masalah Urgency, Seriousness, and Growth (USG) dan pendekatan akar masalah Fishbone Diagram, diidentifikasi bahwa akar masalah utama terletak pada ketidakseimbangan struktural APBD yang didominasi oleh Belanja Operasi (78,98%) serta ketiadaan regulasi penganggaran berbasis spasial-tematik yang terpadu antar-OPD. Berdasarkan analisis kelayakan menggunakan kriteria Bardach (Technical Feasibility, Economic/Financial Possibility, Political Viability, dan Administrative Operability), makalah ini merekomendasikan formulasi kebijakan strategis tunggal yaitu Penerapan Kebijakan Penganggaran Spasial Tematik (Spatial-Thematic Budgeting) melalui Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) Koridor Agromaritim-Tourism Kota Raha-Lohia. Instrumen regulasi ini akan mengunci (earmark) alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan minimal sebesar 35% dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20% secara terfokus pada koridor prioritas ini guna menjamin ketuntasan pembangunan jalan mantap aspal secara berkelanjutan, sekaligus menstimulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui integrasi komoditas JATI dengan ekosistem pariwisata.