Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Asasi Manusia

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap kebijakan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka memperkuat penerapan Hak Asasi Manusia pada instansi pemerintah, Kementerian Hak Asasi Manusia mengembangkan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah memenuhi indikator kepatuhan HAM. Penilaian tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi juga mendorong internalisasi prinsip HAM dalam kebijakan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, serta pelibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah sebagai instrumen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumentasi terhadap materi Kementerian Hak Asasi Manusia mengenai Penilaian Kepatuhan HAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Indeks HAM Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Penilaian Kepatuhan HAM memiliki peran strategis dalam mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan komitmen, tanggung jawab, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta penerapan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Penilaian Kepatuhan HAM dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.