Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pengemudi yang Mengakibatkan Kematian

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana serta  hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ mensyaratkan pemenuhan unsur-unsur secara kumulatif, yang meliputi: (1) subjek hukum pengemudi kendaraan bermotor yang mampu bertanggung jawab secara psikis (toerekeningsvatbaarheid); (2) adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian berat (culpa lata) berupa penyimpangan dari standar kehati-hatian wajar (objektieve keurige man) dan pelanggaran kewajiban konsentrasi berkendara; (3) akibat fatal berupa meninggalnya orang lain yang mengkualifikasikan delik ini sebagai delik materiil; (4) adanya hubungan kausalitas adekuat (Adequate Verursachungslehre) antara perbuatan lalai pengemudi dan kematian korban yang dibuktikan secara medis melalui Visum et Repertum; serta (5) tidak ditemukannya alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik alasan pembenar maupun pemaaf. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kelalaian kini sangat bertumpu pada bukti ilmiah (scientific crime investigation) seperti metode Traffic Accident Analysis (TAA). Selain itu, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim masih menunjukkan disparitas yang dipengaruhi oleh keadaan memberatkan (seperti melarikan diri/hit and run) dan keadaan meringankan. Perkembangan peradilan modern juga telah mengintegrasikan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020, yang di tingkat persidangan diwujudkan melalui reorientasi pemidanaan berupa pidana percobaan (Pasal 14a KUHP) apabila pelaku beriktikad baik memberikan santunan dan telah dimaafkan oleh keluarga korban.