Perlindungan Hak Tersangka dalam Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Abstract

Perlindungan hak tersangka merupakan bagian penting dari negara hukum karena proses penyidikan menempatkan seseorang pada posisi yang rentan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak-hak tersangka dan bentuk perlindungan hukumnya dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; bahan hukum sekunder berupa jurnal dan karya ilmiah; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan serangkaian hak kepada tersangka, antara lain pemeriksaan segera, pendampingan advokat, pemberitahuan sangkaan, hak memberikan atau menolak keterangan, bantuan penerjemah, bantuan hukum, layanan kesehatan, kunjungan rohaniwan, keadilan restoratif, ganti rugi atau rehabilitasi, serta kebebasan dari intimidasi dan penyiksaan. Perlindungan juga dilakukan melalui praperadilan dan mekanisme pengawasan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi profesionalisme aparat, pengawasan, sarana, budaya kekerasan, dan sensitivitas hak asasi manusia. Karena itu, perlindungan normatif perlu diikuti penegakan yang konsisten dan pengawasan yang efektif.