Efektivitas Peran Polres Lombok Tengah Dalam Mencegah Terjadinya Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)

Abstract

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) tetap menjadi masalah hukum dan sosial yang serius di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Lombok Tengah. Fenomena ini umumnya terjadi ketika anggota masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana tanpa mengikuti prosedur hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik main hakim sendiri, mengevaluasi efektivitas strategi kepolisian dalam mencegah dan mengatasi insiden tersebut, dan mengkaji masalah ini dari perspektif proses hukum yang adil dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik main hakim sendiri dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya, reaksi emosional, kesadaran hukum yang rendah, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sebagai tanggapan, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menerapkan langkah-langkah preventif, pre-emtif, dan represif melalui penyuluhan hukum, pendekatan kepada masyarakat, patroli rutin, upaya mediasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, langkah-langkah ini belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan fasilitas, keterlambatan respons kepolisian di beberapa daerah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum. Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan main hakim sendiri melanggar prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Keunikan studi ini terletak pada pemeriksaan empirisnya tentang hubungan antara ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan keberlanjutan praktik main hakim sendiri dalam kerangka supremasi hukum di Lombok Tengah.