Analisa Plea Bergaining Dan Pemaafan Hakim Dalam KUHP dan KUHAP

Authors

  • Nanik Widihastuti Universitas Langlangbuana
  • Rano Setia Budi Universitas Langlangbuana
  • Ajat Sudrajat Universitas Langlangbuana
  • Roy Wicaksono Michel Apon Universitas Langlangbuana
  • Dani Durahman Universitas Langlangbuana

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2373

Keywords:

Plea Bargaining, Pemaafan Hakim, KUHP, KUHAP

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi beban perkara yang sangat masif, khususnya tindak pidana konvensional seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, dan penadahan. Penyelesaian perkara pidana yang cenderung formal, panjang, dan memerlukan sumber daya besar mendorong kebutuhan terhadap mekanisme penyederhanaan prosedur dalam pembaruan hukum acara pidana. Kebutuhan tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining) dan pemaafan hakim (judicial pardon). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan dan hubungan antara plea bargaining dan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dan KUHAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut memiliki orientasi yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif, humanis, dan berkeadilan substantif. Plea bargaining terutama berorientasi pada proses melalui pengakuan bersalah terdakwa dan penyederhanaan pemeriksaan perkara, sedangkan pemaafan hakim berorientasi pada hasil berupa pertimbangan terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan kondisi yang melingkupi tindak pidana. Kedua mekanisme tersebut berpotensi mengurangi beban perkara dan overcrowding lembaga pemasyarakatan apabila diterapkan secara proporsional dengan tetap menjamin perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, pengawasan hakim, dan kepastian hukum. Dengan demikian, harmonisasi keduanya dapat mendukung pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih sederhana, cepat, efisien, proporsional, serta berorientasi pada pemulihan dan perlindungan martabat manusia secara berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Corputty, P., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2026). Judicial Pardon After The New Criminal Procedure Code: Procedural Operationalization In Indonesia’s Criminal Justice Reform. Jurnal Dinamika Hukum, 26(2). Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2026.26.2.17704

Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi Dan Keadilan. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(3), 422–431. Https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.4.3.8029.422-431

Haeranah, H., Mirzana, H. A., Anas, A. M. A., Iskandar, I., Arifin, A. P., Amri, U., & Normiati, N. (2025). The Concept Of Plea Bargain In The Criminal Process System In Indonesia. LAW REFORM, 21(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V21i1.66764

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kurniawan, K. D. (2025). Plea Bargaining System Model In RKUHAP 2025: Special Path Analysis In Indonesian Criminal Procedure Law Reform. In Proceedings Of The International Conference On Law Reform (INCLAR 2025). Atlantis Press. Https://Doi.Org/10.2991/978-2-38476-491-4_27

Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Prasetya, I. E. (2021). Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik. Jurisprudence, 10(2). Https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V10i2.12949

Mahraen. (2023). Judicial Pardon Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (Studi KUHP 2023). IURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1–5. Https://Doi.Org/10.69916/Iuris.V1i1.40

Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(3), 551–568. Https://Doi.Org/10.29303/Ius.V8i3.820

Nasoetion, D. W., Soekorini, N., & Hartoyo, H. (2026). Plea Bargaining In The 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal Certainty And Justice. Jurnal Hukum Sehasen, 11(2). Https://Doi.Org/10.37676/Jhs.V11i2.11293

Prasetyo, M. B., & Natarina, A. R. (2026). Plea Bargaining Dan Judicial Pardon Dalam Reformasi Hukum Pidana: Rekonstruksi Putusan Kasus Pencurian Tahun 2025. Recht: Journal Of Legal Studies, 1(1). Https://Ejournal.Lpkhtrisakti.Org/Index.Php/Recht/Article/View/22

Ritasari, V. (2021). Studi Perbandingan Konsepsi Efektifitas Pencarian Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana: Telaah Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining Dan Rechtelijk Pardon. Verstek, 9(3). Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Verstek/Article/View/51103

Rizkianto, K., Rahayu, K., & Nunna, B. P. (2026). Victim Oriented Plea Bargaining In Indonesia’s Criminal Justice System: Toward Substantive Justice For Victims Of Crime. Kosmik Hukum, 26(2), 494–508. Https://Doi.Org/10.30595/Kosmikhukum.V26i2.28841

Simatupang, P. M., & Mahardhika, V. (2026). Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Dalam KUHAP Dan Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat. Indonesian Journal Of Contemporary Law, 3(2). Https://Journal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Ijcl/Article/View/51149

Wibowo, K. T. (2021). Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pustaka Aksara.

Downloads

Published

2026-08-22

How to Cite

Widihastuti, N., Budi, R. S., Sudrajat, A., Apon, R. W. M., & Durahman, D. (2026). Analisa Plea Bergaining Dan Pemaafan Hakim Dalam KUHP dan KUHAP. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 11034–11045. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2373