Implementasi Program PVL On the Spot Dalam Penguatan Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2208Keywords:
PVL On The Spot, Ombudsman, Implementasi Kebijakan, Pengawasan Partisipatif, Pelayanan PublikAbstract
Program Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) On The Spot merupakan sebuah inovasi pelayanan dengan pendekatan jemput bola yang diluncurkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Inovasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan geografis, psikologis, maupun struktural dalam aksesibilitas pengaduan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PVL On The Spot dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif pelayanan publik di Sulawesi Selatan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis isi (content analysis) terhadap dokumen resmi berupa laporan tahunan Ombudsman, regulasi terkait, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PVL On The Spot telah berhasil mentransformasi paradigma pengawasan masyarakat dari yang bersifat pasif-reaktif menjadi aktif-partisipatif. Ditinjau dari model George C. Edwards III, faktor komunikasi yang efektif serta disposisi aparatur menjadi kekuatan utama dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Hal ini terindikasi dari peningkatan volume konsultasi dan laporan secara langsung di berbagai wilayah di luar episentrum perkotaan. Akan tetapi, efektivitas program ini masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya finansial, keterbatasan jumlah personel (asisten PVL), serta struktur birokrasi koordinatif dengan pihak pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya digitalisasi secara integratif pascakegiatan serta pembentukan kolaborasi kelembagaan yang lebih permanen bersama jejaring komunitas lokal guna menjaga kontinuitas pengawasan partisipatif pelayanan publik di masa mendatang.
Downloads
References
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal Of The American Institute Of Planners, 35(4), 216-224.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. Routledge.
Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Hardiansyah, H. (2020). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya. Gava Media.
Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction To Its Methodology. Sage Publications.
Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). Menegakkan Keadilan Pelayanan Publik Di Sulawesi Selatan. Makassar: Ombudsman RI.
Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). Mendorong Akuntabilitas Birokrasi Lokal. Makassar: Ombudsman RI.
Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Menjangkau Yang Tidak Terjangkau: Laporan Kinerja Penanganan Maladministrasi. Makassar: Ombudsman RI.
Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). Akselerasi Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik. Makassar: Ombudsman RI.
Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia 2020-2024. Jakarta: Ombudsman RI.
Osborne, S. P. (Ed.). (2010). The New Public Governance: Emerging Perspectives On The Theory And Practice Of Public Governance. Routledge.
Prasetyo, A. (2022). Efektivitas Aplikasi SP4N-LAPOR! Sebagai Saluran Pengaduan Pelayanan Publik Di Era Digital. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 145-160.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 139. Jakarta.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.
Sudarsono, B. (2023). Inovasi Gerai Pengaduan Keliling Dalam Memotong Asimetri Informasi Pelayanan Publik Di Jawa Timur. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 9(1), 34-52.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















