Kajian Hukum Terhadap Penumpukan Perkara Di Mahkamah Agung Tahun 2025
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2187Keywords:
Sistem Peradilan, Mahkamah Agung, Kepastian HukumAbstract
Penumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia yang berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi dan dasar hukum sistem peradilan di Indonesia sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung beserta alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan terkait lembaga peradilan, literatur hukum, serta Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan beban perkara di Mahkamah Agung dipengaruhi oleh masih terbukanya hampir seluruh jenis perkara untuk diajukan kasasi, terbatasnya kapasitas kelembagaan, kompleksitas prosedur penyelesaian perkara, serta belum optimalnya distribusi kewenangan antar tingkat peradilan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem peradilan melalui pembatasan perkara yang dapat diajukan ke tingkat kasasi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa sederhana dan restoratif, penetapan batas waktu penyelesaian perkara pada setiap tahapan proses peradilan, serta optimalisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan peradilan dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Downloads
References
Amalo, R. A. (2024). Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Denpasar sebagai perwujudan reformasi birokrasi. https://doi.org/10.61292/shkr.177
Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
Awaludin, A., et al. (2025). Sistem peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4). https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1921
Harefa, N., Sitohang, B. S., & Sinaga, M. (2025). Analisis dampak digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan di Indonesia. Jurnal Hukum Justice.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.
Hidayat, A. (2023). Small claim court sebagai instrumen efektivitas penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 47–69. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.47-69
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara secara Elektronik.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025.
Majid, M. E. K., Ainayyah, N. H., & Amrina, N. (2020). Optimalisasi sistem layanan pengadilan berbasis elektronik guna menjamin keterbukaan informasi menuju peradilan yang modern. Legislatif, 3(1). https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10209
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Pancarani, D. (2024). Penerapan e-court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Lex Privatum, 13(4).
Persada, C. W., & Zulkarnaen, A. P. T. (2025). Reformasi peradilan perdata di Indonesia: Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(4). https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7670
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ridwan, M. (2021). Pendekatan sistem dalam penyelesaian upaya kasasi. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(3), 305–326. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.305-326
Sepriana, N. A., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2024). Penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4485
Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2). https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















