Kriminalisasi Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2158Keywords:
Kriminalisasi, Abuse Of Power, Putusan 574 K/Pid.Sus/2018, Hukum Responsif, Keadilan SubstantifAbstract
Penelitian ini menganalisis kriminalisasi sebagai instrumen penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 pada perkara Baiq Nuril Maknun, serta merumuskan reorientasi penegakan hukum pidana melalui teori hukum responsif dan prinsip konstitusionalisme modern. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif untuk menguji konstruksi unsur delik, mens rea, relasi kuasa, dan perlindungan hak konstitusional korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 mencerminkan penerapan hukum yang positivistik-legalistik karena berfokus pada pemenuhan unsur formal Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, namun kurang mempertimbangkan ketiadaan niat jahat, konteks perekaman sebagai perlindungan diri, serta ketimpangan relasi kuasa. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan reviktimisasi, mengurangi keadilan substantif, dan berpotensi menciptakan chilling effect bagi korban. Penelitian merekomendasikan penafsiran UU ITE secara teleologis dan sistematis, pengujian mens rea secara ketat, analisis relasi kuasa, mekanisme penyaringan perkara yang berperspektif korban, serta penguatan budaya hukum responsif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.
Downloads
References
Akhmad, M. Z. S., & Arifin, R. (2022). Baiq Nuril Case And Discourse On Freedom Of Expression. Indonesia Media Law Review, 1(2), 123–144. Https://Doi.Org/10.15294/Imrev.V1i2.60586
Ali, M. (2023). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika.
Amar, K. (2024). Manipulasi Fakta Hukum Dan Mens Rea Dalam Putusan Pidana Kontroversial. Jurnal Yudisial, 17(1).
Arif, M. E., Anggraeni, R., & Ayuni, R. F. (2021). Bisnis Waralaba. Universitas Brawijaya Press.
Asshiddiqie, J. (2024). Konstitusionalisme Modern Dan Negara Hukum. Rajawali Pers.
Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban Dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun Dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(1), 1–18. Https://Doi.Org/10.14421/Sh.V10i1.2341
Edwin, M. (2023). Relasi Kuasa Dan Kriminalisasi: Studi Kasus Pelanggaran Etika Dan Pidana Aparat Penegak Hukum. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 4(2).
Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(1), 1–17.
Mamudji, S. (2023). Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Manthovani, R., & Tejomurti, K. (2019). A Holistic Approach Of Amnesty Application For Baiq Nuril Maknun In The Framework Of Constitutional Law Of Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 8(2), 277–291. Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V8i2.32852
Marzuki, P. M. (2024). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
Munawwarah, Faisal, M., & Ramadhan, R. (2025). Paradigma Retributif Dan Tantangan Keadilan Substantif Di Indonesia. Cakrawala Hukum Indonesia, 6(1).
Nastangin. (2021). Maladministration Dan Miscarriage Of Justice Dalam Proses Litigasi Pidana. Jurnal Otoritas Hukum, 3(1).
Nonet, P., & Selznick, P. (2003). Law And Society In Transition: Toward Responsive Law. Transaction Publishers.
Rafiku, A. (2023). Peran Justice Collaborator Dalam Mendobrak Skenario Obstruction Of Justice. Jurnal Advokasi, 9(2).
Rahardjo, S. (2023). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Kompas.
Rahman, A. (2023). A Tool Of Social Engineering: Rekonstruksi Moralitas Aparat Penegak Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Progresif, 11(4).
Rusli, I. (2025). Diskrepansi Norma Konstitusional Dan Realitas Empiris Equality Before The Law. Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi, 5(1).
Sari, N. L. A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan). Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.31764/Jmk.V10i1.1100
Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. (2021).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Widiastana, P. B., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 4974–4981.
Zimah, F. (2025). Inkonsistensi Yudisial Dan Delegitimasi Institusi Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 14(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















