Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban sehingga memerlukan penerapan sanksi pidana yang adil, proporsional, dan konsisten. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan, penerapan, dan efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perkembangan pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan mempertimbangkan klasifikasi perbuatan, tingkat kesalahan, akibat terhadap korban, alat bukti, motif, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP memberikan dasar klasifikasi penganiayaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat orientasi pemidanaan pada perlindungan masyarakat, pencegahan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Dalam praktik peradilan masih terdapat potensi disparitas putusan akibat perbedaan pertimbangan hakim dan kualitas pembuktian. Pendekatan tersebut juga menempatkan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam proses pemidanaan. Oleh karena itu, konsistensi penerapan hukum, ketepatan kualifikasi tindak pidana, serta penguatan argumentasi yuridis dalam putusan diperlukan agar pemidanaan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan korban, dan kemanfaatan bagi masyarakat.