Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung

Authors

  • Apriliana Grestiani Universitas Bandar Lampung
  • Tina Miniawati Barusman Universitas Bandar Lampung

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2049

Keywords:

Sistem Akuntansi, Keuangan Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai implementasi sistem akuntansi keuangan yang diterapkan pada BPKAD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Implementasi sistem tersebut telah mendukung proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyajian laporan keuangan secara sistematis dan andal. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengendalian internal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alam S, Akuntansi Sma (Jakarta: Esis, 2004)

Anwar, Chairul, Yunita Sari, Dan Tina Miniawati Barusman. (2012). Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Kasus Pada Pt. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021. Jakarta: Bpk Ri.

Badan Pengelola Keuangan Serta Aset Wilayah (Bpkad) Kota Bandar Lampung

Barusman, Tina Miniawati, Tia Rizna Pratiwi, Dan Kiki Fitriani. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Periode 2013-2015

Dasmaran, Verliani & Tri Yulaeli, Selfiani (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Bpkad) Pendeglang.

Grafik Perkembangan Lkpd Kota Bandar Lampung : Https://Lampung.Bpk.Go.Id/

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (5th Ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Https://Bpkadkotabalam.Com/Pmprd (10 November 2021)

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2010 (On – Line), Tersedia Di Http://Www.Bpk.Go.Id/Ihps (23 November 2021)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th Ed.). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Mulyadi “Sistem Akuntansi, 2016

Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). Akuntansi Pemerintahan (3rd Ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prof Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Serta Rdand (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 36.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rijali. A, 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, Volume (17),

Zanaria, Yulita. 2016 “Tinjauan Implementansi Akuntansi Berbasis Akrual Di Propinsi Lampung.” Akuisisi-Vol 12 No. 2 (Universitas Muhammadiyah Metro).

Downloads

Published

2026-08-13

How to Cite

Grestiani, A., & Barusman, T. M. (2026). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 7880–7887. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2049