Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Pekanbaru
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1886Keywords:
Implementasi Program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Kota PekanbaruAbstract
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan swadaya masyarakat. Namun, dalam implementasinya di tingkat daerah masih ditemukan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam orang informan yang terdiri atas unsur pelaksana program dan masyarakat penerima bantuan. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru pada umumnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan besaran anggaran bantuan, jumlah tenaga pendamping yang belum memadai, potensi kecemburuan sosial akibat terbatasnya kuota penerima bantuan, serta pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas implementasi program.
Downloads
References
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru Tahun 2024. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.
Judijanto, D., Chaniago, R., & Sepriano, R. (2025). Reformulasi Kebijakan Publik di Era Pemerintahan Digital: Integrasi Rasionalitas dan Partisipasi Sosial. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 12(1), 45–58.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2021). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020–2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Realisasi Program BSPS dan Dampaknya terhadap Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). Panduan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR. https://perumahan.pu.go.id
Kementerian PUPR & BPS. (2024). Data Penerima Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2024. Jakarta: Kementerian PUPR.
Kompas86.com. (2023, December 4). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kompas86.com
Laksono, M. Y. (2023, November 14). Sebanyak 143.009 unit rumah tak layak huni beres dibedah. Kompas.com. Kompas.com
NurAisah, S. (2024). Rasionalitas Komunikasi dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Prosiding COMICOS 2024, hlm. 69. https://www.researchgate.net/publication/391778322
Wafa, A., Siswanto, D., & Angin, N. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik: Perspektif Pemberdayaan dan Keadilan Sosial. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Sosial, 9(3), 233–248
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















