Kajian Literatur Mengenai Dinamika Sejarah Tata Guna Hutan Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1858Keywords:
Tata Guna hutan, Kebijakan Kehutanan, Perhutanan Sosial, Sejarah Kolonial, DesentralisasiAbstract
Pengelolaan hutan di Indonesia merupakan hasil dari perjalanan panjang kebijakan yang berakar sejak masa kolonial hingga era reformasi. Konsep penguasaan negara atas kawasan hutan yang diperkenalkan melalui domeinverklaring dalam Agrarische Wet 1870 dan diperkuat oleh Boschordonnantie 1927 menjadi dasar bagi kebijakan kehutanan setelah kemerdekaan, termasuk dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan Tahun 1967, Undang-Undang Kehutanan Tahun 1999, dan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan kebijakan tata guna hutan di Indonesia serta dampaknya terhadap pola pengelolaan sumber daya hutan dari waktu ke waktu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, data internasional, dan berbagai publikasi ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kehutanan Indonesia mengalami perubahan antara model yang berorientasi pada pengendalian negara dan eksploitasi sumber daya dengan pendekatan yang lebih partisipatif melalui desentralisasi dan program perhutanan sosial. Meski demikian, negara tetap mempertahankan kewenangan utama atas kawasan hutan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan. Perubahan arah kebijakan tersebut juga berkaitan dengan dinamika deforestasi di Indonesia. Laju kehilangan hutan mencapai titik tertinggi pada periode 1996–2000, sekitar 3,5 juta hektare per tahun, kemudian menurun pada periode 2015–2022 seiring meningkatnya tata kelola hutan yang melibatkan masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara perlindungan fungsi ekologis hutan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal.
Downloads
References
Badan Pusat Statistik. (2023). Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013–2022. BPS RI.
Betahita. (2023, 21 Maret). Hari Hutan Internasional 2023: Angka Hutan Indonesia. Betahita.id.
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (t.t.). Sejarah Perhutanan Sosial. Dinas Kehutanan.
Forest Insights Indonesia. (2024, 21 Januari). Data Hutan Indonesia Tahun 2022, Luas Hutan dan Laju Deforestasi. Forest Insights Indonesia.
Harapan Rakyat. (2026, 26 Maret). Pengelolaan Hutan pada Masa Hindia Belanda dan Warisan Kebijakan Kolonial. HarapanRakyat.com.
GoodStats Data. (2025, 8 November). Perkembangan Luas Area Hutan Indonesia 1990–2025. GoodStats.
Marinews Mahkamah Agung. (2025, 15 Agustus). Sejarah Ordonansi Hutan 1927: Larangan Pembakaran Hutan. Marinews.mahkamahagung.go.id.
Mongabay Indonesia. (2025, 29 Oktober). Laporan Ungkap Tiap Tahun Hutan Hilang Nyaris 11 Juta Hektar. Mongabay.co.id.
Nugroho, A. W. (2021). Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 7(2), 275–296.
Nur Afifah, I., & Suprijono, A. (2020). Pengelolaan Hutan di Jawa dan Madura: Kajian tentang Kebijakan Eksploitasi Hutan Tahun 1913–1932. Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, 9(2).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 6635.
Sinpasdok KPH+, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Sejarah Hukum Kehutanan Indonesia dari Masa Kolonial hingga Reformasi.
Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 221 Tahun 1927 tentang Boschordonnantie voor Java en Madoera (Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 2823.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167, Tambahan Lembaran Negara No. 3888.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.
Widiaryanto, P. (2020). Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan dan Penghapusan Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen. Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 5(2), 140–155. https://doi.org/10.14710/gp.5.2.2020.140-155
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















