Implementasi Zona Integritas Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu

Agung Putra Wijaya; Hernowo Noviyanto; Rahiman Dani

doi:10.69693/ijim.v4i2.1096

Authors

Agung Putra Wijaya Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Hernowo Noviyanto Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Rahiman Dani Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1096

Keywords:

Komitmen Organisasi, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Pengadilan Negeri Bengkulu

Abstract

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan strategi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan menganalisis implementasi komitmen organisasi dalam pembangunan ZI di Pengadilan Negeri Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (hakim hingga PPNPN), observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur memiliki pemahaman mendalam tentang ZI yang melampaui formalitas. Kepemimpinan transformasional menjadi katalis utama melalui keteladanan, pengawasan di PTSP, dan evaluasi berkala. Komitmen pegawai bergeser dari kepatuhan formal menjadi kesadaran sukarela (Organizational Citizenship Behavior), diperkuat oleh budaya kerja digital (e-Court dan e-Berpadu) serta kontrol sosial antarkaryawan. Tantangan berupa resistensi awal digitalisasi dari aparatur senior berhasil dimitigasi melalui pelatihan persuasif. Secara keseluruhan, implementasi komitmen organisasi berjalan sangat efektif dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan serta transparansi peradilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative commitment to Organization. Journal of Occupational Psychology, 1(1), 1-8.

Azzahra, H. Y. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Aparat dan Penerapan Good Governance terhadap Pencegahan Kecurangan. Universitas Islam Indonesia.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.

Darwanto, S., Normajatun, & Fibriyanita, F. (2020). Penerapan Kebijakan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmu Administrasi, 1(1), 25-40.

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507.

Kementerian PAN-RB. (2020). Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020. Jakarta: Kemenpan RB.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers. Harper & Brothers.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705-717.

Menteri PAN-RB. (2019). Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Jakarta.

Meyer, J. P., Becker, T. E., & Vandenberghe, C. (2004). Employee Commitment and Motivation: A Conceptual Analysis and Integrative Model. Journal of Applied Psychology, 89(6), 991-1007.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books.

Pengadilan Negeri Bengkulu. (2025). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Bengkulu.

Pengadilan Negeri Bengkulu. (2024). Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV Tahun 2024. Bengkulu.

Pengadilan Negeri Bengkulu. (2024). Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024. Bengkulu.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.

Sedarmayanti. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Negeri Sipil. Alfabeta.

Sedarmayanti, & Nurliawati, N. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam Rangka Pencegahan Korupsi. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(3), 337-362.

Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2021). Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(2), 165-189.

Widyantoro, A. (2018). Pembangunan Zona Integritas sebagai Upaya Pemerintah Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi. Universitas Brawijaya Malang.

Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS.

Yolanda, R., & Hasanuddin, H. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6), 1334-1351.

Yuntarto, D. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edwards III. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45-58.